JADWAL PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CPNS DAN PPPK TAHUN 2021 DIUNDUR SESUAI SE BKN TANGGAL 28 MEI 2021

 

Sahabat operatorsd.com - Sesuai Surat Edaran SE BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non Guru tahun 2021, Jadwal Pengumuman dan Pendaftaran CPNS dan PPPP (P3K) yang direncanakan mulai 31 Mei 2021 ada kemungkinan diundur dan akan diinfokan lebih lanjut. Hal tersebut tersirat pada poin ke 8 dari SE tersebut yang menyatakan bahwa Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru, dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Pemerintah serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut.

 

Berikut isi lengkap salinan Surat Edaran SE BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non Guru tahun 2021.

 

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawal Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/474/M.SM.01 .00/202 1 tanggal 20 April 2021 tentang Informasi Pengadaan ASN Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disesase 2019 (COVID19), bersama mi kami sampailcan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK non-Guru Tahun 2021 sesual dengan penetapan kebutuhan (formasi) yang tersedia.

2. Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahun 2021 dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

3. Setiap Instansi Pusat dan Daerah membuat surat usulan mengenal penunjukan Admin Instansi baik CPNS dan/atau PPPK yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Surat usulan tersebut ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian ataupun Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Instansi.

4. Setiap Instansi Pusat dan Daerah wajib membentuk Tim Panitia Seleksi Pengadaan lnstansi, Petugas Verifikasi, Petunjuk Teknis Verifikasi, Petugas Helpdesk Instansi dan Pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi Instansi masing- masing.

5. Untuk mengurangi pergerakan peserta seleksi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, khusus PPK Instansi Daerah diharapkan untuk menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di daerah masing-masing atau cost-sharing dengan wilayah sekitarnya. Penyiapan titik lokasi seleksi mi meliputi pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat gedung, komputer client. jarlngan komputer dan Internet, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi (termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan), serta berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat untuk memperoleh izin pelaksanaan seleksi di titik lokasi tersebut. Spesifikasi komputer client, jaringan komputer dan Internet serta sarana prasarana untuk pelaksanaan seleksi tercantum dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

6. Instansi Pusat dan Daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri/cost-sharing, diharapkan mengajukan usulan titik lokasi tersebut. Surat usulan ini paling sedikit memuat informasi tentang:

a. Nama Gedung/Tempat Lokasi ujian;

b. Alainat lokasi ujian;

c. Kabupaten atau Kota lokasi ujian tersebut berada;

d. Jumlah ruangan yang akan digunakan ujian;

e. Jumlah PC per ruangan yang akan digunakan ujian dan

f. Jumlah Sesi yang akan diadakan perhari, di mana jumlah sesi yang diadakan dalam satu hari pada satu lokasi ujian maksimal adalah 3 sesi.

7. Instansi Pusat dan instansi Daerah yang akan menggunakan titik lokasi BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Teknis BKN sebagai titik lokasi Ujian di luar titik lokasi ujian mandiri nva, wajib mengajukan usulan titik lokasi BKN yang akan digunakan. Pengajuan surat tersebut paling lambat tanggal 4 Juni 2021, ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi untuk Instansi Pusat, dan Kepala Kantor Regional BKN setempat untuk Instansi Daerah.

8. Mengingat maslh terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru, dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Pemerintah serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut.

 

Berikut ini salinan Surat Edaran SE BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non Guru tahun 2021

Informasi Surat Edaran SE BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non Guru tahun 2021 juga telah diposting di akun twitter Resmi BKN, admin tampilkan gambarnya dibawah ini:

 

 

Demikian informasi tentang Surat Edaran SE BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non Guru tahun 2021 maka Jadwal Pengumuman dan Pendaftaran CPNS dan PPPP (P3K) yang direncanakan mulai 31 Mei 2021 ada kemungkinan diundur dan akan diinfokan lebih lanjut. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih sudah berkunjung.

Share :